Badan Pangan Nasional: Swasembada Bukan Pilihan, tapi Keharusan

ARTING — Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan merupakan keharusan, bukan lagi sekadar pilihan. Hal itu disampaikannya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

“Untuk swasembada pangan, ini bukan lagi pilihan tapi keharusan bagi kita semua, dimulai dari swasembada beras. Tentunya Bapak Presiden Prabowo selalu menyampaikan kepada kita semua bahwa kemandirian pangan dan kedaulatan pangan menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan pangan nasional,” ujar Arief.

Arief menyampaikan bahwa saat ini Indonesia menunjukkan tren positif menuju swasembada pangan. Ia merujuk pada data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) yang memproyeksikan surplus produksi beras hingga Juli 2025 sebesar 2,8 juta ton.

Sementara itu, Perum Bulog telah menyerap sekitar 2,5 juta ton setara beras dari dalam negeri sepanjang Januari hingga pertengahan Juni 2025. Stok tersebut diperkuat dengan transfer cadangan dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,7 hingga 1,8 juta ton.

“Ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi yang sangat aman,” tegas Arief.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan tetap ada, khususnya pada semester kedua tahun ini, di mana ketersediaan air menjadi faktor krusial dalam proses produksi.

“Kunci sukses kita ada di semester dua. Pembangunan saluran irigasi menjadi prioritas yang harus segera dieksekusi, juga persiapan lahan, air, benih, pupuk, alsintan, dan ini tentunya kami mendukung penuh Kementerian Pertanian dan Kementerian PU dalam gerak bersama swasembada pangan,” katanya.

Selain aspek produksi, Arief juga menyoroti pentingnya penguatan sektor pascapanen, termasuk modernisasi penggilingan padi (Rice Milling Unit), penyimpanan, pemeliharaan stok di gudang, penguatan distribusi, serta pembiayaan murah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dukung Sejumlah Program Prioritas

Upaya tersebut, kata dia, akan diperkuat melalui implementasi kebijakan strategis nasional, di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Koperasi Desa Merah Putih. Program ini melibatkan 19 kementerian dan lembaga, dengan target penguatan 80 ribu koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi pangan lokal.

“Badan Pangan Nasional berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Salah satunya melalui penguatan neraca pangan nasional dan daerah, serta ketersediaan cadangan pangan pemerintah yang kokoh dan siap digunakan dalam situasi darurat sekalipun,” ujar Arief.

Ia menambahkan bahwa dengan semangat eksekusi dan kerja bersama di lapangan, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan berkelanjutan, tidak hanya untuk beras, tetapi juga komoditas strategis lainnya.

“Yang paling penting adalah kolaborasi dan komitmen kita semua. Indonesia bisa, kalau kita kerjakan bersama-sama,” pungkasnya.