Dinamika pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia kembali memasuki fase krusial seiring dengan menguatnya diskursus publik mengenai efektivitas sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) secara konsisten mendorong pemerintah dan DPR RI untuk melakukan reorientasi kebijakan hukum, dengan mengusulkan penerapan hukuman mati serta optimalisasi perampasan aset bagi koruptor yang merugikan keuangan negara secara masif. Wacana ini mencuat sebagai respons atas persepsi kegagalan sistem hukum dalam menciptakan efek jera (deterrent effect) di tengah masifnya angka penangkapan pelaku rasuah yang tidak berbanding lurus dengan penurunan indeks persepsi korupsi nasional.
Relevansi Sanksi Mati dalam Perspektif Keadilan Restoratif dan Sistemik
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam keterangannya pada Kamis (6/8/2026), menegaskan bahwa hukuman penjara seumur hidup yang saat ini berlaku bagi koruptor dengan kerugian negara di atas Rp 100 miliar belum memberikan dampak psikologis yang signifikan terhadap potensi pelaku lainnya. Secara sosiologis, Boyamin memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan yang melumpuhkan tiga generasi sekaligus melalui kerusakan akses pendidikan, degradasi kualitas kesehatan, dan terciptanya ekonomi biaya tinggi yang memicu kemiskinan sistemik.
Dari sudut pandang hukum Islam yang diadvokasi oleh MUI, tindakan korupsi yang mengakibatkan kehancuran tatanan sosial setara dengan perbuatan yang menghilangkan nyawa banyak orang. Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menekankan bahwa penegakan hukum harus selaras dengan common sense atau rasa keadilan umum. Ketika publik melihat bahwa korupsi telah menjadi ancaman eksistensial bagi masa depan bangsa, maka negara tidak memiliki opsi lain selain menerapkan sanksi paling berat sebagai bentuk pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan sistemik yang ditimbulkan.
Analisis Ekonomi: Mengapa Perampasan Aset Lebih Ditakuti daripada Penjara
Dalam kajian ekonomi politik, hukuman kurungan badan sering kali dianggap sebagai "biaya operasional" yang dapat ditoleransi oleh koruptor, terutama jika mereka masih dapat menikmati hasil kejahatan atau aset yang disembunyikan. Boyamin Saiman berpendapat bahwa mekanisme perampasan aset (asset forfeiture) merupakan instrumen paling efektif untuk memiskinkan pelaku. Berdasarkan data empiris, efektivitas penegakan hukum terhadap koruptor tidak terletak pada durasi masa tahanan, melainkan pada kemampuan negara untuk melakukan asset recovery secara total.
Jika regulasi perampasan aset disahkan secara komprehensif, termasuk menyasar harta warisan atau kekayaan yang diperoleh sebelum tindak pidana terjadi, maka profil risiko bagi calon pelaku korupsi akan meningkat drastis. Fenomena ini sejalan dengan teori Rational Choice dalam kriminologi, di mana individu akan mengurungkan niat jahatnya apabila potensi kerugian (cost) yang ditanggung jauh melampaui keuntungan (benefit) yang didapatkan dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, penguatan instrumen hukum yang memungkinkan negara mengambil alih seluruh kekayaan hasil rasuah adalah kebutuhan mendesak bagi stabilitas ekonomi nasional.
Kegagalan Penegakan Hukum dan Indikator Kinerja Pemberantasan Korupsi
Data statistik penangkapan koruptor yang dilakukan oleh instansi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI dalam beberapa tahun terakhir sering dipandang sebagai keberhasilan kuantitatif. Namun, Kiai Cholil Nafis secara kritis menyatakan bahwa tingginya angka penangkapan justru merupakan indikasi kegagalan sistemik. Jika seseorang tidak merasa takut melakukan korupsi, artinya sistem hukum yang ada saat ini gagal menjalankan fungsi edukasi dan pencegahannya.
Dalam konteks ini, diskusi yang dilakukan antara MUI dengan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (seperti Yusril Ihza Mahendra) menunjukkan adanya keinginan politik (political will) untuk meninjau kembali kebijakan hukum yang ada. Reformasi regulasi korupsi menjadi agenda yang tidak bisa ditunda, mengingat korupsi bukan sekadar kejahatan kerah putih, melainkan penghambat utama pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan pemerintah dalam jangka panjang.
Tantangan Yuridis: Antara HAM dan Keadilan Sosial
Implementasi hukuman mati di Indonesia sering kali bersinggungan dengan perdebatan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, dalam diskursus hukum internasional, kejahatan yang merusak hak hidup orang banyak—seperti korupsi sistemik—dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi yang paling fundamental. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi antara instrumen hukum nasional dengan kebutuhan untuk melindungi hak rakyat atas pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi.
Beberapa poin krusial yang harus diperhatikan dalam reformasi kebijakan ini meliputi:
- Penyusunan Definisi Korupsi Sistemik: Perlu batasan yang jelas mengenai korupsi yang masuk dalam kategori "luar biasa" yang dapat dikenakan hukuman mati.
- Penguatan UU Perampasan Aset: Legislasi yang memberikan kewenangan penuh kepada negara untuk menyita aset koruptor tanpa harus menunggu putusan pidana inkrah (mekanisme non-conviction based asset forfeiture).
- Peningkatan Kapasitas Aparat: Melibatkan pakar ekonomi forensik untuk melacak aliran dana yang disembunyikan di dalam maupun luar negeri.
Sintesis: Perlunya Pendekatan Komplementer
MUI secara tegas menolak dikotomi antara hukuman mati dan perampasan aset. Menurut Kiai Cholil Nafis, kedua instrumen tersebut harus berjalan beriringan (komplementer). Jika koruptor dijatuhi hukuman mati, maka perampasan aset tetap harus dilakukan sebagai upaya pengembalian kerugian negara (state recovery). Hal ini merupakan bentuk keadilan bagi rakyat yang menjadi korban langsung dari kebijakan yang tidak berpihak akibat praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.
Secara akademis, efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi sangat bergantung pada integritas sistem peradilan dan keberanian legislatif dalam merumuskan undang-undang yang progresif. Tanpa adanya pemiskinan koruptor dan ancaman hukuman maksimal, pemberantasan korupsi di Indonesia akan terus terjebak dalam siklus yang sama, di mana pelaku hanya berganti wajah namun praktik koruptif tetap langgeng.
Kesimpulan: Momentum Perubahan Kebijakan Nasional
Langkah MAKI dan MUI untuk terus mendesak pemerintah adalah sinyal kuat bahwa masyarakat sipil telah sampai pada titik jenuh terhadap praktik korupsi yang kronis. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum, diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi ini dalam revisi undang-undang terkait, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.
Sebagai negara yang sedang berupaya mencapai visi ekonomi emas, Indonesia tidak dapat membiarkan praktik korupsi terus menggerogoti fondasi negara. Integrasi antara hukuman mati sebagai efek jera maksimal dan perampasan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara adalah solusi yang paling logis dan objektif dalam menjawab tantangan kejahatan korupsi di era modern. Pentingnya penegakan hukum yang transparan akan menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan publik dan menciptakan iklim investasi yang sehat, bebas dari intervensi oknum yang mementingkan keuntungan pribadi di atas kepentingan nasional.
Melalui pendekatan yang berbasis data, analisis sosiologis, dan keberanian politik, Indonesia memiliki peluang untuk mengubah paradigma pemberantasan korupsi dari sekadar seremonial hukum menjadi tindakan nyata yang memberikan efek jera secara nyata dan berkelanjutan bagi seluruh elemen bangsa.