Pelestarian warisan budaya di Indonesia saat ini berada pada persimpangan krusial antara kebutuhan konservasi historis dan tuntutan pragmatis pemanfaatan aset dalam ruang ekonomi modern. Dalam forum diskusi daring bertajuk "Siapa Menjaga Warisan Bangsa? Membangun Kemitraan Negara, Masyarakat Adat, dan Pemilik Warisan Budaya" yang diinisiasi oleh Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (5/8/2026), Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa narasi pelestarian tidak boleh lagi terjebak pada romantisme masa lalu. Sebaliknya, warisan budaya harus diposisikan sebagai aset dinamis yang memberikan kontribusi nyata bagi identitas nasional serta kesejahteraan sosial masyarakat.
Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya diskoneksi antara regulasi negara dan realitas kepemilikan privat. Banyak situs bersejarah yang berdiri di atas lahan berstatus hak milik pribadi menghadapi dilema operasional, di mana beban pemeliharaan sering kali tidak berbanding lurus dengan insentif yang diterima oleh pemilik atau pengelola. Fenomena ini memicu kebutuhan mendesak akan sinkronisasi kebijakan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Krisis Tata Kelola: Antara Regulasi dan Realitas Lapangan
Secara teoretis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah menetapkan koridor hukum bagi perlindungan aset sejarah. Namun, Prabawa Dwi Putranto, Kasubdit Pemeliharaan, Pemugaran, dan Zonasi Direktorat Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI (Kemenbud), mengakui bahwa terdapat tantangan sistemik dalam eksekusinya. Masalah tumpang tindih zonasi dan ketimpangan kompensasi menjadi hambatan utama yang menyebabkan banyak pemilik properti enggan asetnya ditetapkan sebagai cagar budaya.
Kekhawatiran masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh pemerhati warisan budaya Anak Agung Ayu Manik Mulyaheni, sering kali berakar pada ketidakpercayaan terhadap negara. Ada persepsi bahwa penetapan status cagar budaya secara otomatis akan membatasi ruang gerak pemilik dan mengurangi nilai ekonomis properti. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen hukum saat ini masih kurang akomodatif terhadap hak-hak privat, sehingga menciptakan hambatan psikologis dalam upaya konservasi nasional.
Konstitusionalitas Masyarakat Adat dan Kedaulatan Aset
Perdebatan mengenai posisi masyarakat adat dalam ekosistem pelestarian budaya semakin intensif. Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat. Saat ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat menjadi instrumen krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi wilayah adat yang selama ini sering berbenturan dengan klaim lahan negara atau korporasi.
Dinamika ini juga disorot oleh Andi Maradang Mackulau, Datu Luwu ke-40, yang memaparkan kompleksitas hubungan antara tatanan hukum adat dengan kebijakan negara. Menurutnya, kegagalan negara dalam mengintegrasikan peran pemimpin adat ke dalam birokrasi modern menyebabkan ketidakpastian fungsi kerajaan atau kesultanan dalam pengelolaan warisan budaya. Dalam konteks ini, pembangunan narasi kebudayaan yang kuat menjadi prasyarat mutlak agar peran masyarakat adat tidak sekadar menjadi objek, melainkan subjek aktif dalam pengambilan keputusan.
Model Pengelolaan Berbasis Living Heritage
Salah satu solusi yang ditawarkan oleh arkeolog Dr. Wiwin Djuwita Ramelan adalah penerapan konsep living heritage. Pendekatan ini menuntut agar cagar budaya tidak dikelola seperti artefak mati di museum, melainkan sebagai ekosistem hidup yang tetap menjalankan fungsi spiritual, sosial, dan edukatif bagi komunitas penyangganya.
Sebagai studi kasus, Taman Soekasada Ujung di Karangasem, Bali, yang dikelola melalui skema kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dan keluarga Puri Agung Karangasem, menunjukkan model yang menjanjikan namun memerlukan dukungan finansial yang masif. Anak Agung Made Dewandra Reinhard Djelantik, selaku pengelola, mengungkapkan bahwa biaya pemeliharaan kawasan seluas 11 hektare sangat besar, sehingga diperlukan mekanisme insentif fiskal yang lebih jelas dari negara.
Analisis dari berbagai ahli menunjukkan bahwa perlindungan cagar budaya tidak bisa lagi hanya mengandalkan anggaran negara (state-led model). Diperlukan transformasi menuju model kemitraan publik-swasta yang lebih fleksibel, di mana masyarakat adat dan sektor privat dilibatkan sebagai mitra setara dengan akses terhadap dana abadi kebudayaan atau insentif pajak atas pemeliharaan situs bersejarah.
Tantangan Integrasi Kebijakan dan Masa Depan Pelestarian
Menilik kompleksitas yang ada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk meninjau perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya secara menyeluruh. Fokus utama Panja ini adalah melakukan reorientasi kebijakan yang mampu menjembatani kebutuhan antara perlindungan aset dan hak ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data makro industri pariwisata dan kebudayaan, kontribusi sektor ekonomi kreatif yang bersumber dari warisan budaya diprediksi akan terus meningkat. Namun, tanpa adanya kepastian regulasi mengenai zonasi dan kompensasi, potensi ini berisiko tergerus oleh degradasi fisik aset budaya itu sendiri. Saur Hutabarat, wartawan senior, dengan tegas menyatakan bahwa pengakuan eksistensi masyarakat adat melalui undang-undang adalah narasi besar yang harus dikawal untuk menjamin keberlanjutan warisan bangsa di masa depan.
Kesimpulan: Menuju Tata Kelola yang Lebih Responsif
Kesimpulan objektif dari diskusi ini adalah bahwa pelestarian warisan budaya di Indonesia memerlukan paradigma baru yang tidak lagi bersifat top-down. Integrasi antara hukum adat, kebijakan negara, dan partisipasi publik adalah variabel utama yang menentukan keberhasilan konservasi jangka panjang.
Beberapa poin rekomendasi yang dapat ditarik untuk perbaikan kebijakan ke depan meliputi:
- Reformasi Skema Kompensasi: Negara perlu menyediakan insentif pajak atau dana hibah langsung bagi pemilik lahan privat yang asetnya ditetapkan sebagai cagar budaya untuk menutup biaya pemeliharaan.
- Harmonisasi Regulasi: Menuntaskan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih zonasi di wilayah adat.
- Penguatan Kelembagaan: Membentuk badan koordinasi lintas kementerian yang mampu menengahi konflik kepentingan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelestarian cagar budaya.
- Penerapan Living Heritage: Mendorong pemanfaatan situs sejarah untuk kegiatan sosial-ekonomi yang tetap menjaga nilai-nilai luhur dan fungsi spiritual tempat tersebut.
Secara akademis, langkah-langkah ini akan mengurangi risiko kerusakan aset budaya akibat ketidakmampuan finansial pengelola. Jika Indonesia ingin menempatkan warisan budayanya sebagai modal pembangunan bangsa, maka kemitraan yang transparan dan saling menghormati antara negara, masyarakat adat, dan pemilik warisan budaya menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Keberhasilan dalam menyeimbangkan antara aspek "pelestarian" dan "pemanfaatan" akan menentukan apakah generasi mendatang masih dapat menikmati bukti otentik sejarah atau hanya akan mewarisi narasi yang terputus.