Ribuan Warga Kepung Kantor Gubernur Riau, Tolak Relokasi dari Taman Nasional Tesso Nilo

ARTING — Pekanbaru – Ribuan warga yang menempati kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berdemonstrasi di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mereka menolak relokasi mandiri yang disampaikan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Satgas PKH memberikan waktu hingga 22 Agustus 2025 mengosongkan pemukiman, kebun dan fasilitas umum lainnya di sejumlah desa yang diklaim masuk habitat gajah dan harimau sumatra. Ribuan warga resah karena tenggat waktu kian dekat sementara solusi dari pemerintah belom ada kecuali pengusiran.

Warga memadati depan Kantor Gubernur Riau sejak Senin pagi, 21 Juli 2025. Perwakilan massa secara bergantian menyampaikan aspirasi dan siap menyatakan mengorbankan nyawa jika pemerintah memaksakan relokasi mandiri.

Sejumlah perwakilan dari dusun dan desa diperkenankan masuk bertemu Kepala Dinas Perkebunan Syahrial Abdi dan Bupati Pelalawan Zukri Misran. Massa dikomandoi Wandri Saputra Simbolon dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan.

Mediasi berlangsung hampir 2 jam lebih. Jelang selesai, ribuan warga tetap bertahan menunggu kabar baik dari pemerintah agar mereka tidak meninggalkan kebun sawit dan rumah dengan terpaksa.

Seorang warga, Herma Lau menyatakan menolak penyematan perambah hutan. Dia mengklaim sudah tinggal dan merawat kebun sawit sejak tahun 2004 sebelum penunjukan TNTN.

“Kami tidak tahu apa itu TNTN, tiba-tiba lahan kami disebut masuk TNTN, tidak ada pemberitahuan dari awal, tiba-tiba mau diambil dan kami disuruh pergi,” kata Herma.

Herma menyebut masyarakat di dusun dan desa yang diklaim masuk TNTN sebagai korban. Mereka mengatakan tidak pernah merambah hutan tapi membeli lahan dari masyarakat setempat sejak 20 tahun lalu.

“Yang merambah itu justru perusahaan, mereka yang buka hutan tanaman industri kemudian ditinggalkan, masyarakat datang mengelola setelah beli dari orang di lokasi,” katanya.

Dimanfaatkan Saat Pemilu

Warga lainnya, Filter Tambubolon menyebut pemerintah pusat dan daerah sangat aneh. Sewaktu Pilkada, Pileg dan Pilpres, pemerintah mendirikan tempat pemungutan suara di lokasi.

Setiap calon kepala daerah, legislatif dan tim sukses calon presiden datang ke desa-desa meminta suara. Pemerintah daerah juga mengeluarkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

“Sekarang dibilang kami ilegal, kami dikasih KTP, pas Pemilu mengemis-ngemis minta suara ke desa kami, dibuatkan TPS, sekarang kami tidak diakui,” katanya.

Filter menyebut ada puluhan ribu warga terdampak saat Satgas PKH datang ke Pelalawan dan meminta relokasi mandiri dengan alasan pemulihan kawasan hutan.

“Satgas PKH harus pulang, kami menolak relokasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Syahrial Abdi saat menemui masyarakat menyatakan pemerintah daerah sudah mencatat, merekam dan akan mencarikan solusi terbaik.

Syahrial bersama Bupati Pelalawan Zukri Misran berjanji menelaah permintaan masyarakat. Dalam waktu sebulan pemerintah daerah berusaha mencari solusi terbaik tapi perlu kebersamaan dengan masyarakat.

“Jangan sampai dimanfaatkan pihak lain, keputusan ini akan adil bagi masyarakat,” ujarnya.

Boleh Sekolah

Berikutnya, Bupati Zukri mengaku memahami perasaan warga saat ini karena tanggal 22 Agustus makin dekat. Zukri berjanji bakal memperjuangkan warganya kepada Satgas PKH agar relokasi ditunda hingga ada data pasti masyarakat di desa serta solusi terbaik.

Zukri juga mengaku sudah meminta Satgas PKH mengizinkan anak-anak sekolah lagi. Berikutnya sudah meminta perusahaan yang punya pabrik kelapa sawit untuk kembali menerima hasil panen warga.

“Saya tidak akan membiarkan warga saya menderita, saya perjuangkan kesejahteraan rakyat saya,” kata Ketua PDI Perjuangan Riau itu.

Zukri meminta warga tidak mengusir lagi kalau ada petugas pendataan dari pemerintah datang. Tujuan pendataan ini untuk mengetahui berapa pasti warga terdampak, berapa luasan lahannya, sudah berapa lama tinggal di desa dengan menunjukkan KTP yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

“Harus mau didata, kalau tidak apa yang saya sampaikan ke pemerintah pusat, kita ingin mencari solusi sehingga harus pasti data warganya,” tegas Zukri.

Harus Humanis

Sebagai koordinator aksi, Wandri Saputra Simbolon menyampaikan secara resmi tuntutan warga ke Syahrial dan Bupati Zukri disaksikan ribuan warga.

Wandri ingin pendataan dilakukan harus valid dan satu pintu saja. Berikutnya, Wandri tidak ingin Satgas PKH datang ke desa dengan membawa senjata api.

“Saat pendataan jangan membawa senjata api, lakukan secara humanis,” pinta Wandri.

Wandri ingin Gubernur dan Kapolda Riau memfasilitasi perwakilan warga ke Jakarta untuk bertemu dengan pemerintah pusat ataupun instansi dalam Satgas PKH.

“Bupati dan gubernur harus menjadi garda terdepan membela kepentingan masyarakat,” tegas Wandri.