Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan properti di Surabaya, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan publik setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap tiga anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diduga terlibat dalam upaya penguasaan paksa sebuah ruko di Jalan Krukah Utara, Ngagelrejo. Tindakan tegas yang diambil oleh Polrestabes Surabaya di bawah komando Kombes Luthfie Sulistiawan ini bukan sekadar upaya penegakan hukum pidana biasa, melainkan cerminan dari urgensi menjaga iklim investasi dan kepastian hukum di sektor properti yang kian rentan terhadap praktik premanisme berkedok legalitas sosial.
Dinamika Penegakan Hukum dan Kriminalitas Berbasis Ormas
Dalam insiden yang terjadi pada Rabu (5/8/2026) tersebut, aparat kepolisian berhasil mengamankan tiga individu berinisial AA (36), SL (46), dan NH (45). Ketiganya diduga kuat terlibat dalam upaya intimidasi dan okupasi ilegal terhadap aset properti milik warga. Fenomena ini, jika dibedah secara kriminologis, merupakan bentuk penyalahgunaan eksistensi ormas yang kerap memanfaatkan celah ketimpangan informasi atau sengketa kepemilikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui metode intimidasi.
Kombes Luthfie Sulistiawan menegaskan bahwa institusinya menerapkan kebijakan nol toleransi (zero tolerance policy) terhadap aksi-aksi premanisme yang mengganggu ketertiban umum di Kota Pahlawan. Langkah hukum ini didasarkan pada Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang disertai ancaman kekerasan. Namun, tantangan utama yang dihadapi penyidik adalah mengungkap jaringan yang lebih luas, mengingat indikasi keterlibatan aktor intelektual lain di balik aksi penyerobotan tersebut. Analisis forensik digital melalui rekaman CCTV dan keterangan saksi saat ini menjadi fokus utama pihak kepolisian dalam memperluas jangkauan penyidikan.
Dampak Premanisme Terhadap Iklim Investasi Properti
Dari perspektif pengamat industri, praktik penyerobotan lahan atau bangunan oleh oknum ormas memberikan disinsentif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Surabaya, sebagai pusat ekonomi terbesar kedua di Indonesia, sangat bergantung pada kepastian hak atas tanah (land tenure security) untuk menarik investor properti. Ketika kepastian hukum di tingkat mikro terganggu oleh aksi premanisme, persepsi risiko (risk perception) bagi investor meningkat drastis.
Berdasarkan data dari berbagai lembaga pemantau bisnis, efisiensi pasar properti sangat berkorelasi dengan supremasi hukum. Gangguan keamanan fisik terhadap aset properti tidak hanya merugikan pemilik secara individual, tetapi juga menciptakan preseden buruk yang dapat menurunkan nilai jual aset di wilayah terdampak. Jika dibiarkan, aksi-aksi ini dapat memicu stabilitas investasi properti yang terdistorsi, di mana pasar akan merespons dengan premi risiko yang lebih tinggi, yang pada akhirnya menghambat pembangunan infrastruktur dan pemukiman yang sehat.
Perspektif Sosiologis: Mengapa Ormas Terlibat dalam Sengketa Properti?
Secara sosiologis, keterlibatan anggota ormas dalam sengketa properti sering kali berakar pada adanya "pasar jasa pengamanan informal". Dalam banyak kasus, oknum ormas berperan sebagai pihak ketiga yang disewa oleh salah satu pihak yang bersengketa untuk menekan pihak lain. Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan institusional dalam menyediakan layanan mediasi sengketa yang cepat, murah, dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
Ketergantungan masyarakat pada "jasa" ormas untuk penyelesaian sengketa lahan menunjukkan adanya trust gap antara masyarakat dengan sistem peradilan formal. Namun, tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh AA, SL, dan NH merupakan pelanggaran berat yang harus diputus mata rantainya. Penegakan hukum yang konsisten merupakan instrumen krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik (public trust) bahwa negara hadir sebagai pemegang otoritas tunggal dalam penyelesaian konflik.
Strategi Mitigasi dan Penguatan Regulasi
Pemerintah kota dan aparat penegak hukum perlu merumuskan strategi komprehensif untuk menekan angka premanisme ini. Beberapa poin strategis yang dapat dipertimbangkan meliputi:
- Penguatan Database Aset: Digitalisasi sertifikat tanah secara menyeluruh melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari Kementerian ATR/BPN harus dipercepat. Kepastian legalitas formal adalah benteng terkuat melawan klaim sepihak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Kolaborasi Lintas Sektoral: Polisi, Pemkot Surabaya, dan tokoh masyarakat harus membangun sistem deteksi dini terhadap potensi konflik di wilayah rawan.
- Reformasi Pengawasan Ormas: Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 2 Tahun 2017, negara memiliki kewenangan untuk menindak tegas ormas yang kegiatannya bertentangan dengan hukum. Evaluasi terhadap legalitas dan perilaku anggota ormas di lapangan harus dilakukan secara periodik.
Analisis Kritis: Apakah Penangkapan Ini Cukup?
Meskipun penangkapan tiga pelaku di Jalan Krukah Utara merupakan langkah positif, namun dari sudut pandang akademis, tindakan represif saja tidak akan menyelesaikan masalah secara akar (root cause). Dibutuhkan pendekatan preventif yang melibatkan edukasi hukum kepada warga mengenai prosedur sengketa properti melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi).
Data statistik dari Polri menunjukkan bahwa tren kriminalitas yang melibatkan anggota ormas cenderung fluktuatif namun memiliki pola keterulangan yang tinggi. Oleh karena itu, pengusutan tuntas hingga ke aktor intelektual—sebagaimana dijanjikan oleh Kombes Luthfie Sulistiawan—menjadi poin krusial. Tanpa mengungkap siapa yang memberikan instruksi atau membiayai aksi tersebut, potensi residivisme (pengulangan tindak pidana) oleh oknum lain akan tetap tinggi.
Kesimpulan: Menuju Surabaya yang Aman dan Berkeadilan
Kejadian di Ngagelrejo menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa stabilitas keamanan adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi. Penegakan hukum yang tegas terhadap AA, SL, dan NH bukan hanya tentang menghukum tiga individu, melainkan tentang mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh elemen masyarakat bahwa hukum di Surabaya tidak dapat diintervensi oleh kekuatan ormas mana pun.
Ke depan, pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi langsung dengan Command Center Polrestabes Surabaya dapat menjadi solusi untuk mempercepat respons aparat terhadap ancaman premanisme. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk intimidasi dan selalu memprioritaskan prosedur hukum formal dalam setiap sengketa properti yang dihadapi. Dengan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif warga, iklim investasi di Surabaya akan tetap terjaga sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional yang paling stabil dan prospektif.
Tanggung jawab besar kini berada di pundak penyidik untuk memastikan bahwa berkas perkara ini disusun dengan bukti-bukti yang kuat, sehingga dapat menghasilkan putusan pengadilan yang memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku kejahatan serupa lainnya. Inilah langkah konkret menuju supremasi hukum yang berwibawa di tengah tantangan dinamika sosial perkotaan yang semakin kompleks.